Kamis, 12 September 2013 , 11:19:00 WIB

PKS: Penetapan DPT Sebaiknya Ditunda

Laporan: Amelia Fitriani

Jangan Pilih Kucing Dalam Karung! ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini mengungkapkan keprihatinannya atas permasalahan yang terjadi dalam proses penetapan Daftar Pemilihan Umum (DPT) Pemilu 2014. Menurutnya, antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seharusnya dapat bekerjasama dalam menyelesaikan masalah DPT yang merupakan salah satu elemen penting dalam pemilu.

"Proses penyusunan DPT kan ada tahapannya, kenapa di ujung tahap begini baru muncul permasalahan bahkan saling klaim tentang keakuratan DPT yang akan ditetapkan KPU," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/9) kemarin.

Lebih lanjut, ketua DPP PKS itu menilai bahwa antar instansi sebaiknya mengutamakan tanggungjawab untuk bekerjasama serta saling membantu, bukan saling menyalahkan atau saling klaim merasa benar. Karena hal tersebut merupakan pertaruhan kualitas pemilu ke depannya.

"Kita ingin pemilu ke depen lebih berkualitas dan syaratnya dua (KPU dan Bawaslu), penyelenggara yang profesional dan independen serta data yang akurat," imbuh Jazuli.

Ia menyarankan bahwa dengan realitas yang ada sekarang dimana ditemukan disparitas ketidakakuratan data yang demikian besar, tidak ada pilihan lain kecuali menunda penetapan DPT.

"Tidak mungkin DPT ditetapkan jika ada instansi (Dirjen Adminduk) yang menemukan masalah terkait akurasi data yang sangat besar. Jadi saya usulkan ditunda," tegas Jazuli.

Sesuai tahapan, KPU akan menetapkan DPT maksimal pada 13 September 2013 mendatang. Namun dalam Rapat Kerja Komisi II dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Adminduk Kemendagri beberapa waktu lalu muncul polemik terkait dengan hasil persandingan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dengan DP4 yang ditemukan banyak permasalahan dan ketidakakuratan data pemilih.

Bahkan, Dirjen Adminduk mengklaim DPT yang akan ditetapkan KPU tidak menjadikan DP4 sebagai dasarnya. Akibatnya ditemukan ratusan ribu bahkan jutaan pemilih ganda, yang seharusnya tidak masuk daftar pemilih, tanpa NIK, dan lain sebagainya. Dirjen Adminduk sendiri mengusulkan agar penetapan DPT ditunda. [mel]

Write A Comment